“Kami menemukan dana yang tak terealisasi sebagai berikut, untuk Bumdes TA 2019 sebesar Rp20 juta, Bumdes TA 2022 Rp100 juta, Silva Retribusi 2022 sebesar Rp49 juta. Sementara anggaran tahap 1 tahun 2023 ini sebesar Rp149,415 juta,” sebut Edi.
Setelah perdebatan panjang dalam dialog, akhirnya tercapai kesepakatan, diantaranya apabila Kades Godog tidak bisa memenuhi tuntutan warga maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta mengundurkan diri dari jabatannya.
Dalam kesempatan itu, Heri selaku Camat yang juga pembina Kades mengakui jika selama ini ada persoalan komunikasi Pemdes dengan BPD Godog yang tidak berjalan dengan baik. Ia juga mengakui telah melakukan pembinaan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
Kasus Korupsi Proyek Kemenkominfo Jadi Isu Politik, Heru CN Dukung Penegakan Hukum
“Yang pertama dari segi Pemdes dengan BPD tidak sinkron dulu, itu di internal. Komunikasi tidak jalan. Ketika internal tidak jalan, apalagi dengan masyarakat, itu logikanya seperti itu. Sehingga realisasi APBDes tidak bisa berjalan,” sebut Heri.
Oleh karenanya, kepada Kades berserta perangkatnya ia meminta harus segera membenahi komunikasi dan koordinasi dengan BPD serta warga desa. Ditegaskan Heri bahwa dialog dalam rangka klarifikasi tersebut menjadi pembinaan terakhir untuk Pemdes Godog.
Ia juga mengungkapkan, dari 17 desa di Polokarto, 16 desa lainnya telah berjalan baik setelah dilakukan pembinaan. Sementara Desa Godog menjadi satu-satunya desa yang mendapat pertentangan warganya sendiri.
Kejari Sukoharjo Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi BKK Bulu, Nilai Kerugian Rp1,3 Miliar
“Dari dialog ini telah menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Ada enam poin yang dituangkan terkait penyelesaian persoalan yang disuarakan warga. Kesepakatan ini ditandatangani BPD, Kades, Warga dan kami selaku Camat,” pungkas Heri. (Sapto)
