JURNAL HARIANKOTA, JAKARTA – Sudah bukan rahasia umum menjelang perhelatan akbar pesta demokrasi pemilu, masyarakat kerap disuguhi pemandangan dan berita tentang kandidat pemimpin politik yang materinya berupa pencitraan semata.
Melalui polesan dengan tujuan menggiring opini, namun tanpa disadari telah membuat masyarakat terperdaya dan memuja hanya karena sang calon pemimpin mendadak hobi menebar senyum dan sapa, menjadi pendengar yang baik, serta seolah-olah paham akan derita dan kesulitan rakyat.
Disisi lain, narasi saling serang bahkan bila perlu memfitnah melalui media sosial untuk saling menjatuhkan juga tak kalah gencarnya dibangun oleh para pendukung masing-masing calon pemimpin tersebut.
Kasus Korupsi Proyek Kemenkominfo Jadi Isu Politik, Heru CN Dukung Penegakan Hukum
Menanggapi fenomena musiman yang muncul di setiap penyelenggaraan pemilu itu, pengamat sosial politik (sospol) dari CNI, Heru Cipto Nugroho atau Kang Heru menegaskan, kebiasaan politik pencitraan seperti itu harus disudahi.
“Jika seperti itu terus dilakukan, maka lambat laun akan menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah. Bukan karena penjajahan oleh bangsa lain, tapi justru dari kita sendiri yang tanpa kita sadari memicunya,” kata Kang Heru pada, Minggu (2/7/2023).
Berbicara soal Calon Presiden (Capres) 2024 yang akan datang, menurutnya jangan hanya lips service menyatakan siap dan sanggup melanjutkan program yang telah berjalan maupun yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi (Jokowi).
“Masalahnya sampai detik ini, belum ada satupun para tokoh yang digadang-gadang menjadi presiden itu berbicara ke publik terkait kesiapan dan kesanggupannya melanjutkan legacy Presiden Jokowi itu seperti apa,” ucap Kang Heru.
Ditegaskan, kesinambungan dalam pembangunan sebuah negara itu sangat penting dan vital. Oleh karenanya, ia berharap kepada siapapun tokoh yang akan menjadi presiden agar mulai berjualan gagasan, bukan hanya pencitraan yang ujungnya membuat rakyat terbuai dan berakhir dengan kekecewaan.
“Kita semua sangat berharap besar agar jangan sampai setelah ganti presiden, program pemerintah ikut berganti. Ganti pemimpin ganti kebijakan memang menjadi kebiasaan buruk negeri ini,” tegasnya.
Bawaslu Didorong Lakukan Terobosan Pengawasan, Tepis Isu Pemilih Siluman
