“Keperluan lain dimaksud adalah pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum. Jadi yang ditekankan adalah untuk masyarakat umum, bukan pribadi,” tegas Kusumo.
Oleh karenanya, Kusumo berharap kepada pihak yang berwenang untuk segera bertindak. Hal ini untuk mencegah agar kedepan tidak terjadi penyerobotan tanah dan tiba-tiba muncul sertifikatnya.
“Ini adalah kebiasaan pelanggaran yang muncul karena adanya peluang serta minimnya lahan strategis untuk tempat usaha sehingga posisi lahan tersebut banyak menjadi incaran,” tegas Kusumo.
Operasi Pasar di Sukoharjo, Bulog Jual Beras Medium Murah, 5 Kilo Rp42.500
Selain itu, penyempitan Kali Jenes yang diakibatkan adanya pelanggaran pembangunan di sempadan sungai juga berdampak besar bagi wilayah Soloraya.
“Ketika hujan deras melanda, air tidak akan langsung mengalir sehingga memicu banjir, seperti yang terjadi belum lama ini di sejumlah wilayah di Sukoharjo dan Solo,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala BPBD Sukoharjo, Ariyanto Mulyatmojo saat diminta tanggapannya, mengatakan, bahwa idealnya di sempadan sungai tidak boleh ada bangunan.
“Idealnya memang tidak ada bangunan diatas sungai. Tapi kalau soal IMB itu sudah bukan kewenangan kami.” kata Ariyanto.
Meskipun begitu, Ariyanto menyatakan akan berkomunikasi dengan pihak BBWSBS. Selain itu, juga perlu dipastikan apakah bangunan berdiri diatas tanah bersertifikat atau tanah dengan status lain.
Sementara Kepala DPUPR Sukoharjo, Bowo Atmojo saat akan diminta tanggapannya melalui sambungan telepon, beberapa kali tidak dapat dihubungi.(Sapto)
