Bikin KTP Palsu untuk Nikah Lagi, Pria Beristri di Sukoharjo Terancam 6 Tahun Bui
Awalnya korban yang masih lajang ini berjualan minuman jus berkenalan dengan terdakwa karena sering datang membeli
21 April 2025,
19:57
WIB
Untuk mengantisipasi agar kecurangan dan manipulasi hasil pemungutan suara tidak terjadi lagi, maka DPP Golkar telah membentuk Badan Saksi Nasional (BSN), mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Amanat pembentukan BSN ini sudah masuk dalam program dan anggaran rumah tangga partai,” ungkap Anton.
Dikatakan oleh Anton, karena saksi ini mewakili partai di TPS, manakala ada perhitungan suara yang salah, maka harus berani protes untuk mencegah penipuan atau manipulasi hasil penghitungan suara.
Catat! Polres Sukoharjo Gelar Operasi Keselamatan Candi 2023 Selama 14 Hari
“Banyak model-model-nya (manipulasi suara). Ada laporannya tapi hasil suaranya tidak ada. Pengalaman (kehilangan suara) ini sangat banyak pada Pemilu-Pemilu sebelumnya,” imbuhnya.
Terkait yang disampaikan Anton, Ketua DPD Golkar Sukoharjo, Sarjono, pun membenarkan bahwa pada Pemilu- Pemilu sebelumnya temuan kejanggalan dalam penghitungan hasil suara di TPS.
“Jadi (antisipasi agar tidak kecolongan saat penghitungan suara), pertama saksi harus ada di TPS. Kedua, saksi juga harus tahu IT, dan ketiga saksi harus kami bekali melalui bintek (bimbingan teknis) sehingga benar-benar memiliki militansi terhadap Partai Golkar,” kata Sarjono.
Ia berharap, setelah para saksi mendapat pembekalan tentang ilmu kepemiluan khususnya peraturan dan tata cara penghitungan suara di TPS, maka saksi tidak hanya sekedar datang, duduk, menerima uang saku, lalu pulang.
“Saksi wajib menunggu sampai selesai penghitungan suara, dan harus mencatat seluruh hasilnya serta berani protes jika menemukan kejanggalan. Militansinya harus ada. Ini yang saat ini tengah kami gerakkan,” tegas Sarjono.
Saat ini, kata Sarjono, sesuai aturan yang sudah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk jumlah saksi yang mesti disiapkan menyesuaikan dengan jumlah TPS. Untuk sementara sebanyak 2.538 orang saksi per TPS.
Telan Anggaran Rp8 Miliar, Gedung Baru PT BPR Sukoharjo Diresmikan Bupati
“Kami juga menyiapkan calon-calon saksi sebagai cadangan untuk antisipasi ketika saksi yang mendapat surat tugas tiba-tiba pada saat pemungutan suara sakit, maka akan ada penggantinya. Kami juga menyiapkan saksi diluar TPS,” pungkasnya. (Sapto)
