Latih Kepercayaan Diri Siswa, KBIT RA Alif Smart Surakarta Gelar Pasar Kaget
Tujuan gelaran pasar kaget kali ini agar anak memaknai lebih dalam tentang topik yang diajarkan di bulan ini tentang lingkungan sekitar
20 September 2024,
20:00
WIB
JURNAL HARIANKOTA, MALANG – Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana penuhi janjinya mengajak perwakilan Aremania bertemu penyidik Polda Jatim terkait penanganan peristiwa Kanjuruhan, di Mapolda Jatim Senin (28/11/2022) siang.
Diketahui sebelumnya, ratusan Aremania yang tergabung dalam Solidaritas Arek Malang Bersatu Kepanjen Bergerak, melakukan aksi damai ‘Minggu Hitam’ di Kepanjen, Kabupaten Malang, Minggu (27/11).
Dalam kesempatan tersebut AKBP Kholis berjanji akan mengajak 6 perwakilan Aremania bertemu dengan penyidik Polda Jatim terkait progres penanganan perkara tragedi Kanjuruhan.
Kapolres Malang AKBP Kholis mengatakan, Audiensi dengan penyidik dilakukan sebagai bentuk transparansi untuk mengetahui sejauh mana dalam penanganan perkara tragedi Kanjuruhan.
“Hari ini sesuai janji kami kemarin, kami memfasilitasi perwakilan Aremania untuk bertemu langsung dengan penyidik terkait penanganan kasus tragedi Kanjuruhan,” ucap AKBP Kholis di Polda Jatim, Senin (28/11).
Kapolres menambahkan, hal ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polres Malang untuk membantu menjembatani Aremania sekaligus menjawab pertanyaan publik bahwa penanganan perkara telah dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur.
“Tadi perwakilan Aremania sudah bertemu dengan penyidik, sudah dijelaskan. Diharapkan nanti ketika pulang kembali ke Malang, bisa disampaikan kepada rekan-rekan Aremania yang lain terkait perkembangan prosesnya,” lanjutnya.
Sementara itu, ketua KNPI Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok yang turut hadir dalam pertemuan mengungkapkan, tujuannya datang adalah ingin mengetahui perkembangan penanganan kasus tragedi Kanjuruhan.
Sejumlah poin ditanyakan dalam pertemuan tersebut, salah satunya adalah penambahan tersangka.
Polri Pastikan Perusuh Diluar Stadion Kanjuruhan Malang Bakal Diproses Hukum
