Aliansi Aksi Relawan Anies Baswedan Sukoharjo menyampaikan pernyataan sikap sekaligus deklarasi mendukung kotak kosong

Pendaftaran tersebut akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang telah tertuang dalam pengumuman KPU Kabupaten Klaten

Mahasiswa menuntut DPR dan Pemerintah untuk konsisten, patuh, dan tunduk kepada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah yang mengakomodir Keputusan MK Nomor 60 dan 70

Keputusan MK tersebut disebut akan dicederai oleh DPR RI melalui RUU Pilkada yang digarap tergesa-gesa

Salah satu tuntutan yang diserukan dalam Aksi Damai tersebut menyerukan kepada seluruh tokoh agama, jejaring masyarakat sipil, elemen mahasiswa, buruh dan kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan konsolidasi terkait upaya penyelamatan demokrasi

Aksi ini bertujuan untuk mengawal putusan MK dan menentang apa yang mereka sebut sebagai pembegal konstitusi

Putusan MK adalah hal yang mutlak harus dijalankan, upaya DPR dalam membegal putusan MK merupakan bentuk pelanggaran konstitusi

Melalui putusan MK tersebut, Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon kepala daerah

Selain itu, menurut Mastur, pihaknya tetap berharap MK mengabulkan gugatan batas calon minimal umur 35 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden

Keputusan itu langsung disambut gembira oleh mayoritas partai politik yang tidak setuju jika Pileg menggunakan proporsional tertutup