Kusumo Putro Kritisi Angka Pengangguran Tinggi di Solo, PR Walikota Baru

SOLO, JURNAL HARIANKOTA– Tokoh masyarakat Kota Solo, BRM Kusumo Putro, mengkritisi tingginya angka pengangguran di Kota Bengawan seiring kemajuan teknologi dan gencarnya pembangunan infrastruktur.

“Kota Solo saat ini dihadapkan pada masalah ketenagakerjaan baru sebagai konsekuensi dari revolusi teknologi informasi,” kata Kusumo, Senin (3/2/2025)

Ia menilai, saat ini formasi sosial dan ekonomi telah berubah, oleh karenanya walikota baru harus bisa menyesuaikan dan  menyiapkan pondasi kebijakan yang memadai untuk menekan angka pengangguran.

“Saya berani menyatakan bahwa tingkat pengangguran warga Solo di usia produktif masih tinggi, baik itu dari lulusan SMA/ SMK maupun dari lulusan perguruan tinggi,” ujar pria yang juga berprofesi sebagai advokat itu.

Banyaknya sekolah tingkat SMA/SMK serta sekira 72 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, menurutnya, belum mampu membuat warga Solo meraih kesejahteraan secara mandiri, yakni mendapat pekerjaan yang layak di kotanya sendiri.

“Dari keseluruhan jumlah pengangguran di Solo, yang paling banyak adalah lulusan SMA/SMK. Mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor ekonomi, serta kesulitan mendapatkan pekerjaan,” bebernya.

Kusumo yang juga bergelar Doktor ini menuding, penyebab tingginya angka pengangguran dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah daerah. Dicontohkan, produk peraturan daerah yang dibuat belum memiliki nilai keberpihakan kepada warga asli Kota Solo sendiri.

“Perhatian pemerintah daerah belum kesana (berpihak kepada warga sendiri-Red). Banyak warga yang curhat atau berkeluh kesah kepada kami terkait kesulitan mendapat pekerjaan di kotanya sendiri,” ujarnya.

Atas permasalahan tersebut, ia menantang nyali walikota baru yang tak lama lagi akan dilantik, untuk berani membuat terobosan kebijakan berupa keputusan mewajibkan semua sektor usaha mempekerjakan 75% dari jumlah karyawannya adalah warga Solo.

“Kami minta semua sektor usaha, baik besar maupun kecil, 75% karyawannya diambil dari warga Solo dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP). Walikota Solo yang baru harus berani melakukan itu, jangan hanya program pencitraan saja,” tegasnya.

Kusumo menilai, Kota Solo yang dikenal sebagai kota budaya dengan kemajuan pesat pembangunan di bidang infrastruktur tidak akan mempunyai nilai apapun jika warganya sendiri tidak sejahtera karena hanya jadi penonton di pinggir.

“Apa gunanya pembangunan luar biasa tapi tidak dapat mensejahterakan rakyatnya, untuk apa? Solo ini gudangnya orang cerdas dan orang pintar, tetapi mereka tidak diberi kesempatan. Pemkot Solo selama ini belum banyak membuka ruang untuk lapangan pekerjaan,” tandas Kusumo. (SLO)