Rayakan Hari Bhayangkara Ke-78, Polres Demak Gelar Tasyakuran
Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-78 ini, Polres Demak berharap jadi lebih baik dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
2 Juli 2024,
18:59
WIB
SEMARANG, JURNAL HARIANKOTA – Kampus III UIN Walisongo pagi ini menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa dan masyarakat dalam diskusi bertajuk “Menggugat Negara Melawan Ketidakadilan”, Jumat (31/5/24).
Acara yang berlangsung dari pukul 09.10 hingga 11.55 WIB ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang antusias. Dipandu oleh Widya Putri, S.H., diskusi ini menghadirkan narasumber-narasumber berpengalaman yang siap membahas isu ketidakadilan di Indonesia.
Diskusi ini menggali berbagai isu penting tentang ketidakadilan struktural yang menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Krisis multidimensi yang melanda aspek ekonomi, sosial, politik, agraria, dan lingkungan hidup menjadi fokus utama pembahasan.
Muhammad Ridho Amrullah, Presiden Mahasiswa Dema FSH, mengajak peserta untuk memahami pentingnya peran mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan.
“Mahasiswa adalah ujung tombak dalam menyuarakan ketidakadilan yang dialami petani, buruh, dan masyarakat luas. Kita harus terus bersuara dan bergerak. Revolusi dimulai dari UIN Walisongo!,” ucapnya dengan penuh semangat.
Prof. Abdul Ghofar, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, menambahkan bahwa diskusi ini merupakan upaya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa.
“Kita harus kritis dan cermat dalam menghadapi setiap kebijakan yang tidak sesuai. Mari kita teliti dan bijaksana dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi,” ajaknya dengan bijak.
Djoko Susanto, perwakilan warga Rawapening, mengungkapkan dampak relokasi dan perampasan tanah yang dialami masyarakatnya.
“Banjir 2019 merendam tiga RT di Rawapening, memukul keras petani gabah. Tekanan untuk relokasi dari pemerintah tanpa sosialisasi yang jelas membuat warga kecewa. Ini adalah ketidakadilan yang nyata!,” ungkapnya dengan nada penuh keprihatinan.
Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, memberikan pandangan tentang perampasan lahan oleh pihak berkuasa.
“Negara seharusnya mensejahterakan rakyatnya, bukan menindas dengan dalih pembangunan. Keadilan harus diperjuangkan, karena pejabat yang dipilih rakyat semestinya melayani, bukan merampas,” tegasnya dengan penuh keyakinan.
Syukron Salam dari UNNES menyoroti kebijakan pembangunan yang mempengaruhi masyarakat.
“Kasus-kasus seperti Wadas, Pundenrejo Tayu, dan Rawapening menunjukkan bagaimana proyek pemerintah dapat berdampak pada masyarakat. Kita harus bijaksana dalam menanggapi kebijakan ini,” serunya dengan penuh semangat.
Diskusi ini berhasil membangkitkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
UIN Walisongo melalui acara ini menunjukkan komitmennya untuk terus menjadi garda depan dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan mengkritisi kebijakan yang tidak adil. Mari kita semua bergerak dan bersatu demi keadilan sosial di negeri tercinta ini!.(Nadin)
