KENDAL, JURNAL HARIANKOTA – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando duduk bersama ditengah para mahasiswa yang tengah menggelar Aksi Mimbar Bebas di PD Muhammadiyah Kendal, Senin (12/8/2024).
Kepala Badan Kesbangpol yang akrab disapa Febi ini mengatakan, pihaknya bersama dinas terkait, diantaranya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Lingkungan Hidup telah mengajak para mahasiswa untuk melakukan audiensi untuk menjawab dan memberikan penjelasan terkait tuntutan para mahasiswa.
“Tadi audiens bersama dengan adik-adik dari BEM, PMII dan IMAKEN. Yang mana keinginan dan pertanyaan mereka ke masing-masing OPD sudah terjawab,” terangnya. Namun karena keterbatasan waktu audiensi disepakati akan dilanjutkan kembali di masing-masing dinas terkait.
Disisi lain, Kepala Disdagkop dan UKM, Toni Ari Wibowo memberikan jawaban kepada media terkait tuntutan para mahasiswa terhadap Pasar Weleri. Salah satunya penjelasan adanya dugaan temuan BPK dalam pembangunan Pasar Weleri sebesar Rp 540 juta.
“Itu bahasanya kelebihan pembayaran. Dan sudah dikembalikan langsung saat pemeriksaan BPK,” ujar Toni Ari Wibowo. Ia juga menjawab, terkait dengan pembangunan Pasar Weleri tahap kedua yang sudah direncanakan bakal kembali dibangun pada tahun 2025 melalui APBD Kabupaten Kendal.
“Untuk tahap kedua perencanaan kita di tahun 2025 sudah ada, tinggal nanti menunggu persetujuan dengan dewan saja. Mohon doanya srmiga tahun 2025 nanti tahap kedua bisa terbangun,” tambahnya.
Sementara terkait tarif retribusi pada Pasar Weleri, Kepala Disdagkop dan UKM Kendal menyebut hingga saat ini belum ditetapkan nominalnya. “Namun Perdanya sudah ada retribusi harian, dan nanti rencana akan di perbupkan. Untuk angkanya belum di tentukan nominalnya berapa,” ungkap Toni.
Adapun aksi mimbar bebas ini dilatarbelakangi karena mahasiswa gagal mendapatkan izin, namun akhirnya melakukan perubahan skema aksi.
Surya, selaku Dinamisator aksi dari PK PMII Wali Joko Kendal menyatakan dalam orasinya bahwa “Aksi mimbar bebas tetap kondusif dan sesuai prosedur yang berlaku, serta point-point dapat disampaikan dengan sebagai mestinya dalam audiensi diaksi mimbar tersebut.”
Irsyad Akil, Koordinator BEM Kendal dalam orasinya menyuarakan lima tuntutan yang dibawa antara lain mendesak Pemerintah Daerah Kendal bersikap tegas terhadap keberlanjutan Pasar Weleri, melakukan transparansi pembangunan Pasar Weleri, menstabilkan kesejahteraan buruh di Kendal, menyelesaikan konflik lingkungan di Kendal.
Dan pemerintah diharapkan hadir bersama mahasiswa dan masyarakat Kendal untuk mengklarifikasi semua parameter krusial yang sedang terjadi di Kendal.(eva)