Polisi di Solo Amankan 2 Warga Diduga Konsumsi Narkoba
Setelah dilakukan penyelidikan kedua pelaku berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Satres Narkoba di pinggir jalan Kahuripan Barat, Sumber, beserta barang buktinya
30 Januari 2025,
23:09
WIB
WONOGIRI, JURNAL HARIANKOTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan pengawasan di Kabupaten Wonogiri dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Bidang Keuangan yang mengacu pada optimalisasi program bantuan kredit usaha kecil dan sinergi pemanfaatan CSR.
“Komisi C sedang melakukan pengawasan dalam konteks kebijakan, yang disini temanya pengentasan kemiskinan di Jateng. Hal ini dikarenakan Jateng angka kemiskinannya mencapai 10,47 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional,” kata Wakil Ketua Komisi C, Deddy Endriyatno.
Dilansir dari Humas Pemprov Jateng, Jum’at (17/1/2025), dalam kunjungan itu Komisi C ingin mencari informasi, apa yang sudah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Wonogiri dalam pengentasan kemiskinan, dan kebijakannya di bidang keuangan.
“Apalagi dalam penyaluran kredit usaha kecil serta pemanfaatan CSR dalam pengentasan kemiskinan di Jateng,” jelas Deddy, saat berdiskusi dengan Pemkab Wonogiri di Ruang Grimanik, Gedung Setda, Kabupaten Wonogiri, Rabu (15/1/2025) lalu.
Menanggapi, Arif Widodo selaku Plt. Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda Wonogiri menjelaskan mengenai program-program pelatihan yang sudah dijalankan. Meski begitu, angka kemiskinannya masih tinggi, mengingat masih rendahnya kualitas pembangunan manusia dan pembangunan antar wilayah.
“Upaya pengentasan kemiskinan di Wonogiri adalah dengan penyediaan lapangan kerja, memberikan pelatihan ketrampilan berwiraswasta, dan penyediaan fasilitas umum yang terjangkau,” terangnya.
Lalu, upaya pengurangan beban masyarakat dengan memberikan pendidikan gratis, perlindungan dan jaminan sosial, program tuntas RTLH, penanganan kerawanan pangan dan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan gratis di bangsal kelas III di RSU, beasiswa imapres bagi mahasiswa dari masyarakat desa yang terkendala secara ekonomi.
“Selain itu, juga dilakukan sejumlah langkah investasi untuk mengurangi beban masyarakat miskin berupa CSR. CSR di Wonogiri melalui Bank Jateng sampai 2024 mencapai Rp 466.650.000 ditambah Rp 4 miliar,” beber Arif.
Lalu, lanjutnya, CSR BNI ada rumah BUMN senilai Rp 91.565.000 dan CSR Kabupaten dari Djarum Foundation. Juga, ada bantuan sambungan air minum 505 KK (Kepala Keluarga) Desa Gendayakan Kecamatan Karang Gupito.
Dalam hal pengentasan kemiskinan, Wahyu Widayati selaku Kepala Dinas Perdagangan & KUKM Wonogiri menambahkan, ada kendala yang dialami pemkab saat ini. Dalam APBD, ada subsidi bunga pinjaman dan pada 2024 lalu telah tersalurkan sekitar Rp 413 juta, lalu untuk pelatihan ada Rp 1,250 miliar bertujuan mendukung perekonomian di Wonogiri.
“Itu kami bekerja sama dengan BUMD yaitu BPR BKK Wonogiri dab BPR BKK Jateng. Hal itu dinilai cukup efektif dalam usaha mikro. Nanti, BUMD yang melakukan koreksi apakah usaha itu layak mendapatkan bantuan atau tidak dan dari dinas yang melakukan pantauan,” jelasnya.
Menyinggung tentang kendala yang dihadapi, Wahyu mengungkapkan adalah merebaknya virus PMK yang menyerang ternak di Wonogiri yang cukup signifikan. Banyak kematian sapi hingga 67 ekor sapi mati, dampak ekonominya di petani dan peternak.
“Saat ini, pemerintah berupaya menanggulangi agar PMK di Wonogiri dihambat ataupun dihentikan dalam penularannya. Kami juga telah melakukan penutupan pasar hewan selama 2 minggu yang dampaknya sangat besar dalam perekonomian untuk masyarakat,” jelas Wahyu.
Mengenai adanya tumpang tindih dengan program dari Kemendagri, hal itu menjadi urusan dari tiap OPD dan sudah diminimalisir karena tiap OPD juga sudah memiliki tupoksi masing-masing.
“Efektif atau tidaknya, jika dilihat dari hasil capaian pada 2022 sampai 2024, penurunan angka kemiskinannya lebih baik yakni hingga 0,23%. Itu kami nilai efektif tapi masih perlu kami optimalkan lagi,” pungkasnya. (WNG)
