Pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian skema iuran Tapera berdasarkan tingkat pendapatan pekerja. Misalnya, bagi pekerja berpenghasilan rendah, iuran bisa lebih kecil atau bahkan dibebaskan sementara sampai kondisi ekonomi membaik.
Ketiga, ada kekhawatiran tentang efektivitas pengelolaan dana Tapera. Pengalaman buruk dengan pengelolaan dana publik sebelumnya menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menjawab permasalahan ini.
Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tapera. Pengawasan independen dan laporan keuangan yang terbuka untuk publik dapat menjadi langkah awal yang baik.
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif mengenai manfaat Tapera. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan bisa menerima dan mendukung kebijakan ini.
Kebijakan Tapera memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat Indonesia. Namun, tantangan dan kritik yang ada perlu diperhatikan dengan serius.
Dengan penyesuaian skema, peningkatan transparansi, perluasan jangkauan, dan sosialisasi yang baik, kebijakan ini bisa menjadi lebih berpihak kepada masyarakat dan efektif dalam mencapai tujuannya. Solusi yang tepat dan implementasi yang baik akan menentukan keberhasilan Tapera dalam jangka panjang. (Eva)
