Latih Kepercayaan Diri Siswa, KBIT RA Alif Smart Surakarta Gelar Pasar Kaget
Tujuan gelaran pasar kaget kali ini agar anak memaknai lebih dalam tentang topik yang diajarkan di bulan ini tentang lingkungan sekitar
20 September 2024,
20:00
WIB
BLORA, JURNAL HARIANKOTA – Adanya polemik terkait Sumur di Desa Plantungan, Kecamatan Blora yang berstatus ilegal, mengakibatkan banyaknya masyarakat berpendapat maupun buka suara termasuk Front Blora Selatan (FBS). Minggu (25/8/2024).
Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Koordinator Front Blora Selatan, Exi Wijaya bahwa gerakan kawan-kawan FBS sebenarnya secara substansi dan secara esensial adalah bagaimana pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Blora berupa minyak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Blora dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita melihat bahwa tata kelola pertambangan minyak Plantungan itu adalah ilegal berdasarkan Surat Edaran Pertamina, PHE Randugunting, dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008”.
Apabila pengelolaan SDA dikelola secara ilegal, jelas tidak ada kontrol dari institusi negara, baik yang mengontrol tentang bagaimana proses distribusi produksi maupun pertanggungjawaban sosial dan lingkungan.
ia menjelaskan FBS selain mengkritisi terkait pengelolaan SDA minyak secara ilegal di Plantungan dengan modus sumur atesis, juga menggelorakan tentang bagaimana para pemangku kebijakan Blora memikirkan SDA Blora dikelola cara legal.
“Permen ESDM nomor 1 tahun 2008 sudah menyatakan secara jelas bahwa yang berhak mengelola itu adalah BUMD dan KUD. Apabila memang Permen ini menjadi masalah yang artinya belum mengakomodir kebutuhan masyarakat dan desa, ya ayo kita bergerak secara konstitusional kita ajukan uji materi ke Mahkamah Agung,” jelasnya.
Karena sesuai Permen ESDM Nomor 1 tahun 2008 yang berhak mengelola adalah KUD dan BUMD, saat uji materi nanti disisipkan BUMDes atau BUMDesma untuk juga berhak mengelola agar terakomodir dengan baik.
Apabila nanti berhasil artinya desa semakin berdaulat karena desa mempunyai hak untuk mengelola Sumber Daya Alamnya. Ranah konstitusional untuk uji materi Permen ESDM nomor 1 Tahun 2008 akan dilakukan oleh kawan-kawan FBS bersama Kepala Desa yang dikawasannya mempunyai sumur tua.
Ia berharap Permen ESDM tersebut dapat direvisi untuk tidak hanya mengatur sumur tua saja, namun juga mengatur tentang sumur yang baru.
“Apa yang kita lakukan secara legal dan konstitusional kita akan menempuh jalur hukum, pelaporan pertambangan minyak ilegal dengan modus sumur artesis di Desa Plantungan ke APH adalah hak warga negara, dan untuk merubah Permen tersebut kita juga akan menggunakan ruang konstitusional, kita akan melakukan uji materi ke MA,” jelasnya.
