JURNAL HARIANKOTA – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi direncanakan bakal naik dengan diiringi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun.
Meskipun kenaikan yang diperkirakan berlaku mulai, Kamis (1/9/2022) hari ini tidak terjadi, namun pengamat sosial dan politik (sospol) dari CNI, Heru Cipto Nugroho menilai, kenaikan BBM bersubsidi yang dibarengi dengan penyaluran BLT bukan sebuah solusi.
“Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi itu tidak hanya pada 40% kelompok masyarakat yang masuk dalam data kategori miskin saja. Bagaimana dengan kelompok rentan lainnya, itu juga perlu dibantu,” kata Heru CN.
Belasan Mahasiswa Sukoharjo Turun ke Jalan, Demo Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi
Menurut pria asal Klaten ini, bantuan sosial pemerintah tidak bisa hanya untuk kelompok yang dikategorikan miskin berdasarkan data saja. Mestinya aturan pengupahan pekerja juga ikut disesuaikan.
“Jika harga BBM bersubsidi naik, mestinya aturan tentang upah minimum pekerja juga perlu direvisi. Karena kalau tidak sangat rentan terjadi gejolak. Harus ada perubahan skema,” kata Heru CN.
Selain mendorong perubahan skema pengupahan pekerja, Heru CN juga berharap para pelaku UMKM mendapat dana kompensasi semisal, keringanan bunga pinjaman atau diberi bantuan permodalan.
LAPAAN RI Datangi Kejari Sukoharjo, SE Program Gerakan ASN Membeli Beras Lokal Dicabut
“Jadi imbas kenaikan harga BBM bersubsidi ini, semua kena dampaknya. Bukan hanya kelompok miskin saja yang merasakan. Ini jika pemerintah tidak cermat, efeknya bisa menurunkan konsumsi rumah tangga,” tegasnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menterinya memutuskan untuk menambah bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat sebagai bentuk pengalihan kenaikan harga BBM subsidi.
Pemerintah akan mulai memberikan bantuan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun.
Diduga Minta Uang Peserta Penjaringan Perangkat Desa, Kades Kenaiban di Klaten Terancam Dipolisikan
“Dulu Pak Jokowi bilang tak akan ada BLT diganti dengan program kerja lainnya. Ayo buktikan pemerintah bisa kok, banyak solusi,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sehari sebelumnya hampir semua SPBU diserbu masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Mereka mengantri untuk membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Namun ternyata kenaikan harga BBM bersubsidi tidak terjadi.(Sapto)
