JURNAL HARIANKOTA, MALANG – Sebagai salah satu unit vertikal di Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II memiliki peran nyata dalam menghimpun penerimaan negara khususnya yang berasal dari cukai, mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif fiskal, serta pemberdayaan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Kinerja positif APBN tahun 2023 menunjukkan tren penguatan seiring dengan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Capaian realisasi penerimaan perpajakan salah satunya bersumber dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II memiliki peran nyata dalam mengumpulkan penerimaan negara yang berasal dari cukai.
Dalam kegiatan Media Briefing yang digelar di Lobby Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Agus Sudarmadi menyampaikan bahwa kinerja penerimaan Kanwil DJBC Jawa Timur II pada Semester I Tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif.
“Dari target sebesar Rp 61,15 triliun, penerimaan negara yang kami himpun sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 tercatat mencapai Rp 30,00 triliun atau sebesar 49,06% persen”, ungkapnya pada Kamis (06/07).
Selama tahun 2023, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II juga telah berperan aktif dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di antaranya dengan menerbitkan izin fasilitas kepabeanan berupa 3 Kawasan Berikat, memberikan edukasi kepada perusahaan calon penerima fasilitas melalui kegiatan asistensi, bimbingan dan Focus Group Discussion (FGD), serta melaksanakan sosialisasi tentang kemudahan ekspor kepada UMKM di wilayah Malang Raya.
Miliki Komitmen Bidang Kewirausahaan, UMS Kembali Jadi Perguruan Tinggi Pelaksana WMK
“Pada bulan Maret lalu, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II berkolaborasi dengan Lembaga Solusi Halal PW ISNU Jawa Timur dalam Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal. Sampai saat ini, sebanyak 31 UMKM yang kami bina telah berhasil mendapatkan Sertifikat Halal melalui program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis). Tentunya hal ini dapat mendukung para UMKM untuk mengembangkan usahanya dan mampu bersaing di pasar global”, jelasnya.
Agus menambahkan, selain menjalankan fungsinya sebagai revenue collector, trade fasilitator dan industrial assistance, pihaknya juga menjalankan tugas perlindungan masyarakat.
Dalam upaya pengawasan dan penindakan barang ilegal atau terlarang tetap gencar dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, baik yang bersifat preventif maupun represif.
LPEI Dorong Ekspor Produk UMKM Lokal ke Australia Gendeng Atdag Canberra
